in

KPK Tetapkan Politisi PDIP Tersangka Suap Komisioner KPU

Tekape.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politikus atau caleg PDIP, Harun Masiku dan Saeful, pihak swasta, sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun dan Saeful diketahui ikut ditangkap bersama komisioner KPU dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1) kemarin.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan menetapkan 4 orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK Jakarta, Kamis (9/1).

Dua tersangka yang merupakan pihak penerima suap adalah komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina yang merupakan orang kepercayaan Wahyu, serta pernah menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu. Sedangkan dua tersangka pemberi suap adalah Harun Masiku yang merupakan politikus PDIP, dan Saeful.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan kasus yang menjerat komisioner KPU dan politikus PDIP itu berawal pada Juli 2019. Saat itu, salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan Doni, seorang advokat, mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pengajuan gugatan materi tersebut terkait dengan meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019.

“Gugatan ini kemudian dikabulkan Mahkamah Agung pada 19 Juli 2019. MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antar waktu,” ujar Lili.

Pascapenetapan MA, PDIP kemudian berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun Masiku, sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut. Namun, pada tanggal 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Almarhum Nazarudin Kiemas.

Dua pekan kemudian atau tanggal 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg. Saeful kemudian menghubungi Agustiani dan melakukan lobi untuk mengabulkan Harun sebagai PAW.

Selanjutnya, Agustiani mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari Saeful kepada Wahyu, untuk membantu proses penetapan Harun. Saat itu Wahyu menyanggupi membantu dengan membalas “Siap, mainkan!”

“Untuk membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR-RI pengganti antar waktu, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta,” jelas Lili.

Untuk merealisasikan hal tersebut dilakukan dua kali proses pemberian, yaitu pada pertengahan Desember 2019. Salah satu sumber dana yang saat ini sedang didalami KPK memberikan uang Rp400 juta yang ditujukan pada Wahyu melalui Agustiani, Doni dan Saeful.

Halaman 1 2

Rekomendasi

Written by Devina Putri