Contoh Soal UAS PKN Kelas 11 semester 2 dan Jawaban

Soal PKN Kelas 11 Semester 2 lengkap dengan kunci jawaban

Soal Pilihan Ganda

1. Kemerdekaan memeluk agama dan kebebasan menyatakan pendapat merupakan bentuk hak asasi….

a. politik
b. pribadi
c. sosial dan budaya
d. persamaan hukum
e. perlindungan hukum
Jawaban: b


2. Berdasarkan pasal 19 Ayat (1) anggota DPR dipilih melaui….

a. keputusan presiden
b. pemilihan umum
c. undang-undang
d. ketetapan MPR
e. menteri
Jawaban: b


3. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas….

a. pasal-pasal
b. pembukaan dan penjelasan
c. pembukaan dan batang tubuh
d. pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan
e. pasal, aturan peralihan dan aturan penjelas
Jawaban: d


4. Manakah di bawah ini Landasan Konstitusional yang sah dan dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia….

a. UUD 1945
b. Undang-Undang
c. Pancasila
d. Ketetapan MPR
e. Instruksi Presiden
Jawaban: a


5. Pemerintah daerah dan DPRD menganut asas….

a. sosial dan politik
b. otonomi dan ekonomi
c. otonomi dan tugas pembantuan
d. ekonomi dan politik
e. otonomi dan politik
Jawaban: c


6. Berikut ini tidak termasuk dalam tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah….

a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
b. pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan
c. desentralisasi melahirkan otonomi daerah
d. pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daera
e. mengoptimalkan potensi daerah
Jawaban: c


7. Sumber motivasi dan aspirasi, tekad, dan semangat bangsa Indonesia serta cita-cita yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional adalah….

a. Pancasila
b. Pembukaan UUD 1945
c. Batan g Tubuh UUD 1945
d. Penjelasan UUD 1945
e. perundang-undangan
Jawaban: b


8. Kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisah kekuasaan tersebut ke dalam cabang-cabang yang bersifat check and balances. Ini merupakan pernyataan tentang negara menurut….

a. Zul Afdi Ardian
b. Jimly Ashiddiqie
c. Moh. Kusnardi
d. Harmaily Ibrahim
e. Montesquieu
Jawaban: b


9. Konsep trias politica ditemukan oleh….

a. John Locke
b. Montesquieu
c. Zul Afdi Ardian
d. Harmaily Ibrahim
e. Moh. Kusnardi
Jawaban: b


10. Dalam buku yang berjudul Two Treaties of Government diusulkan spaya kekuasaan di suatu Negara dibagi Kedalam organ-organ Negara yang fungsinya berbeda-beda buku tersebut merupakan karangan….

a. Mostesquieu
b. Miriam Budiardjo
c. Jimly Ashiddiqie
d. John Locke
e. Harmaily Ibrahim
Jawaban: d


11. Lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintah disebut….

a. departemen
b. kementerian
c. DPD
d. DPR
e. MPR
Jawaban: b


12. Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor….

a. 37 tahun 2008
b. 38 tahun 2008
c. 39 tahun 2008
d. 40 tahun 2008
e. 41 tahun 2008
Jawaban: c


13. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara disebut kekuasaan….

a. moneter
b. yudikatif
c. legislatif
d. eksaminatif
e. eksekutif
Jawaban: d


14. Kekuasaan yang fungsinya mengatur kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah disebut kekuasaan….

a. moneter
b. yudikatif
c. legislatif
d. eksaminatif
e. eksekutif
Jawaban: a


15. Pemerintah pusat meyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerah disebut….

a. otonomi daerah
b. sentralisasi
c. desentralisasi
d. kewenangan daerah
e. pemisah kekuasaan
Jawaban: a


16. Jumlah maksimal kementrian Negara yang dibentuk sesuai UU No 39 Tahun 2008 pasal 15 yaitu berjumlah….kementerian Negara

a. 30
b. 31
c. 32
d. 33
e. 34
Jawaban: e


17. BNP2TKI adalah kepanjangan dari….

a. Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
b. Badan Negara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Ilegal
c. Badan Negara Pelayanan dan Pendataan Tenaga Kerja Ilegal
d. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
e. Dadan Naional Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Jawaban: d


18.Suatu kelompok sosial yang menempati wilayah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya disebut….

a. wilayah
b. Negara
c. pemerintah
d. daerah
e. lembaga
Jawaban: b


19. Organisasi masyarakat mempunyai daerah, yang mana kekuasaan Negara berlaku sebagai kedaulatan, merupakan pengertian Negara menurut….

a. Miriam Budiardjo
b. Joko Sutomo
c. Sunarko
d. George Jellink
e. Robert Mac Iver
Jawaban: c


20. Suatu perkumpulan sosial yang mempunyai fungsi memelihara ketertiban, menghormati keribadian warga Negara ,melindungi rakyat, dan menciptakan kesejahteraan umum, merupakan definisi Negara sebagai…

a. organisasi kekuasaan
b. organisasi politik
c. organisasi kesusilaan
d. Negara intergralistik
e. Negara federal
Jawaban: b


21. Manusia pada hakikatya merdeka dan sama, maka untuk menjamin hak-hak manusia didirikanlah sebuah Negara beserta hukum yang berlaku sebagai dasar Negara, merupakan pendapat dari tokoh….

a. John Locke
b. Montesquie
c. Sunarko
d. J.J Rousseau
e. Miriam Budiardjo
Jawaban: d


22. Kumpulan manusia yang hidup bermasyarakat di wilayah suatu Negara dan memiliki cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu kesatuan politik disebut….

a. warga Negara
b. rakyat
c. penduduk
d. orang asing
e. bukan penduduk
Jawaban: b


23. Orang-orang yang berada di wilayah suatu Negara, tetapi status hukumnya sebagai warga Negara lain dan mereka tunduk pada peraturan hukum Negara tempat mereka berada, disebut….

a. penduduk
b. bukan penduduk
c. warga Negara
d. orang asing
e. rakyat
Jawaban: d


24. Di dalam suatu negara terdapat unsur mutlak sebagai tempat berhuninya Negara tersebut serta tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat, yaitu….

a. rakyat
b. penduduk
c. wilayah Negara
d. wilayah daratan
e. wilayah lautan
Jawaban: c


25. Wilayah lautan suatu Negara yang lebih dari 200 mil laut disebut….

a. ZEE
b. batas zona bersebelahan
c. batas laut territorial
d. batas landas benua
e. batas garis pantai
Jawaban: a


Soal Essay

1. Jelaskan pengertian pembagian kekuasaan!
Jawaban: pembagian wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh Negara menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaaan atau wewenang pada satu pihak atau lembaga.


2. Jelaskan pengertian kekuasaan eksekutif menurut John Locke!
Jawaban: kekuasaan eksekutif menurut John Locke adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif harus dipegang berdasarkan undang-undang agar pelaksanaan kekuasaan dalam pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.


3. Sebutkan tugas dan wewenang menteri-menteri secara umum!
Jawaban:
a. Memimpin departemen sesuai tugas pokok yang ditetapkan pemerintah dan membina aparatur departemen yang dipimpinnya.
b. Menentukan kebijakan pelaksanaan dalam bidang pemerintahan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden.
c. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan departemen, instansi, dan organisasi terkait lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul.


4. Sebutkan tugas dan wewenang presiden!
Jawaban:
a. Membuat undang-undang bersama MPR
b. Menetapkan peraturan pemerintah
c. Memegang kekuasaan yang tertinggi, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.
d. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR.
e. Menyatakan keadaan berbahaya
f. Mengangkat dan menerima penempatan duta konsul negara lain dengan memerhatikan pertimbangan DPR
g. Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
h. Memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur denga undang-undang.
i. Mengangkat dan memberhentikan menteri
j. Mengajukan RUU APBN kepada DPR.


5. Bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia!
Jawaban: sistem pemerintahan yang bisa disebut juga sebagai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian Bangsa Indonesia yang tidak lepas dari ajaran trias politica Montesquieu. Tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada suatu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling memengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban.

Sumber: ppkn.co.id

Apa pendapatmu?
You might also like
close