in

Ditanya Soal Grasi ke Terpidana Korupsi, Jubir Presiden: Tanyakan ke Menkumham

Tekape.id – Kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan pengurangan masa hukuman atau grasi kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun menuai kritikan. Grasi ini menjadi pertanyaan berbagai pihak seperti pegiat anti korupsi dan elite partai politik.

Sementara, pihak Istana yang disuarakan Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman menyampaikan belum bisa bicara detail soal grasi terhadap Annas Maamun. Dia mengatakan, soal itu lebih baik ditanyakan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

“Mohon ditanyakan dulu ke Menkumham,” kata Fadjroel, dalam pesan singkatnya, Rabu 27 November 2019.

Menurut dia, persoalan grasi tersebut cukup dijawab oleh Menkumham Yasonna. Meski grasi ini menimbulkan pertanyaan dan kritikan terutama dari barisan aktivis anti-korupsi, yang meragukan komitmen pemerintah memberantas korupsi.

Mantan Gubernur Riau mendapat grasi dari Presiden Jokowi. Jika alasannya napi korupsi ini menderita kebutaan, kelumpuhan total dan kerusakan memori alias pikun, saya mendukung. Bahkan untuk Napi lainnya. Jika alasannya politis karena jasa pilpres, bener2 gawat.

Annas diketahui diganjar hukuman tujuh tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Putusan MA itu menambah satu tahun hukuman dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015.

Vonis menyatakan, Annas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Dalam vonis, Annas terbukti menerima suap Rp500 juta dari Ketua Asosiasi Kelapa Sawit, Gulat Medali Emas Manurung.

Suap diberikan agar Annas mengakomodasi permintaan terkait revisi kawasan hutan. Sementara, lahan yang diajukan bukan rekomendasi tim terpadu.

Dengan diberikannya grasi, hukuman kurungan Annas dikurangi dari tujuh tahun menjadi enam tahun. Maka itu, Annas dinyatakan bebas pada 3 Oktober 2020, dari semula 3 Oktober 2021.

Sebelumnya, pihak Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham membenarkan Presiden Jokowi memberikan grasi Annas Maamun. Grasi ini berdasarkan Keputusan Presiden atau Keppres Nomor: 23/G Tahun 2019.

Halaman 1 2

Rekomendasi

Written by Devina Putri