Dukung Pelarangan Cadar bagi PNS, Menko PMK: Cadar Ganggu Pelayanan

Tekape.id – Ungkapan Menteri Agama, Fachrul Razi, mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Rencananya untuk melarang pemakaian cadar di instansi pemerintah kini disetujui oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Namun pioneer PKB berharap Menag menyelesaikan hal yang substansial.

Muhadjir Effendy berpendapat bahwa menertibkan penggunaan cadar di instansi pemerintah harus lebih rinci. Menurutnya menegaskan aturan cadar demi keberlangsungan tugas dan tanggungjawab pegawai dalam menjalankan tugas Negara.

“Saya kira itu ada baiknya kalau ditertibkan. Karena cadar itu memang untuk tugas-tugas pelayanan mengganggu, kan,” ujar Muhadjir saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10).

Pria kelahiran Madiun itu kemudian mencontohkan penggunaan cadar akan menyulitkan lawan bicaranya mengenali kalimat yang diucapkan. Hal itu tentu menyulitkan rekan kerjanya.

“Nanti pasti Pak Menag akan minta fatwa dari MUI misalnya untuk penetapan itu,” paparnya.

Akan tetapi kajian tentang aturan berpakaian pegawai instansi pemerintah masih dalam kajian Kementrian Agama, yang kemudian akan didiskusikan kembali oleh instansi Keagamaan Islam.

“Nanti pasti Pak Menag akan minta fatwa dari MUI misalnya untuk penetapan itu,”

Di lain kesempatan, Ketua DPP PKB, Yaqut Cholil Quomas memberikan usul pada Fachrul Razi terkait kajian seragam pakaian pegawai pemerintah. Bagi Yaqut membuat aturan berpakaian pegawai bukan hal yang seharusnya diprioritaskan. Sebaliknya, menitikberatkan ideologi radikalisme dianggapnya lebih penting.

“Dari pada ngurusin yang tampak mending Menag itu ngurusin yang subtansial aja deh. Karena soal radikalisasi, soal terorisme dan seterusnya itu bukan soal penampakan, bukan apa yang kelihatan, tapi ini soal ideologi, mending Menag urus soal ini dulu. Baru nanti kalau memang secara ideologi itu berkaitan antara radikalisme dan terorisme itu berkaitan dengan cadar, nah baru keluarkan peraturan itu,” ujar Yaqut Cholil Quomas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Wacana mengetatkan aturan tentang penggunaan cadar meluas pasca penyerangan mantan Menko Polhukam, Wiranto, di Sulawesi. Meski belum diresmikan, aturan tersebut akan dikoordinasikan dalam peraturan Mentri Agama.

“Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab [cadar], tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu,” kata Fachrul Razi yang menyampaikan saat lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid d Hotel Best Western, Jakarta (30/10) lalu.

Apa pendapatmu?
You might also like
close