in ,

Dulu, Kaum Radikal Lawan Penjajah Belanda – Jepang, Kenapa Sekarang Dimusuhi Pemerintah?

Tekape.id – Radikalisme menjadi perhatian negara. Radikalisme harus diberantas karena bergandengan dengan terorisme. Dulu, istilah radikal sempat identik dengan perjuangan keras melawan penjajah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme memuat istilah ‘radikal-terorisme’. PP itu telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di dalamnya termuat kriteria orang yang rentan terpapar paham radikal. Namun dalam PP itu, tak ada penjelasan umum mengenai apa itu ‘radikalisme’.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V menjelaskan kata ‘radikal’ sebagai hal yang bersifat mendasar, amat keras menuntut perubahan, dan maju dalam berpikir atau bertindak. ‘Radikalisme’ berarti paham radikal dalam politik, menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, serta sikap ekstrem dalam aliran politik.

Paul McLaughlin dalam bukunya, ‘Radicalism: A Philosophical Study’ mendefinisikan radikalisme politik sebagai jenis aksi untuk mewujudkan perubahan mendasar terhadap nilai-nilai-nilai, praktik-praktik, relasi, dan institusi sosial-politik yang fundamental.

Radikalisme bisa saja bermakna positif. McLaughlin menyatakan radikalisme tak selalu identik dengan terorisme atau aksi kekerasan. Dulu, radikalisme lebih identik dengan aksi politik sayap kiri. Di suatu masa, radikalisme bisa baik. Namun di lain kondisi, radikalisme bisa berbahaya.

Berikut adalah sejarah kelompok radikal melawan penjajah, hingga kemerdekaan Indonesia terwujud.

Faksi radikal I

Istilah radikalisme di era Hindia-Belanda identik dengan kaum yang melawan penjajahan. Kaum penjajah dalam hal ini adalah pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Kelompok radikal muncul di antara anggota dewan.

Hal ini dijelaskan oleh Wardiningsih Soerdjohardjo dalam ‘Seminar Sejarah Nasional III: Seksi Pergerakan Nasional’ terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982.

Gedung Volksraad di Pejambon, kini menjadi Gedung Pancasila. Dulu ada faksi radikal di Volksraad alias DPR era Hindia Belanda. (Dok situs Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI)

Pada tahun 1918, pemerintah Hindia-Belanda membentuk Volksraad (Dewan Rakyat), yakni semacam DPR pada zaman sekarang. Isinya adalah 39 anggota, seorang ketuanya ditunjuk oleh Ratu di Belanda sana, ketuanya adalah JC Koningsberge.

Halaman 1 2 3

Rekomendasi

Written by Devina Putri