Ayo ke tekape..!

Dulu, Kaum Radikal Lawan Penjajah Belanda – Jepang, Kenapa Sekarang Dimusuhi Pemerintah?

Tekape.id – Radikalisme menjadi perhatian negara. Radikalisme harus diberantas karena bergandengan dengan terorisme. Dulu, istilah radikal sempat identik dengan perjuangan keras melawan penjajah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme memuat istilah ‘radikal-terorisme’. PP itu telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di dalamnya termuat kriteria orang yang rentan terpapar paham radikal. Namun dalam PP itu, tak ada penjelasan umum mengenai apa itu ‘radikalisme’.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V menjelaskan kata ‘radikal’ sebagai hal yang bersifat mendasar, amat keras menuntut perubahan, dan maju dalam berpikir atau bertindak. ‘Radikalisme’ berarti paham radikal dalam politik, menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, serta sikap ekstrem dalam aliran politik.

Paul McLaughlin dalam bukunya, ‘Radicalism: A Philosophical Study’ mendefinisikan radikalisme politik sebagai jenis aksi untuk mewujudkan perubahan mendasar terhadap nilai-nilai-nilai, praktik-praktik, relasi, dan institusi sosial-politik yang fundamental.

Radikalisme bisa saja bermakna positif. McLaughlin menyatakan radikalisme tak selalu identik dengan terorisme atau aksi kekerasan. Dulu, radikalisme lebih identik dengan aksi politik sayap kiri. Di suatu masa, radikalisme bisa baik. Namun di lain kondisi, radikalisme bisa berbahaya.

Berikut adalah sejarah kelompok radikal melawan penjajah, hingga kemerdekaan Indonesia terwujud.

Faksi radikal I

Istilah radikalisme di era Hindia-Belanda identik dengan kaum yang melawan penjajahan. Kaum penjajah dalam hal ini adalah pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Kelompok radikal muncul di antara anggota dewan.

Hal ini dijelaskan oleh Wardiningsih Soerdjohardjo dalam ‘Seminar Sejarah Nasional III: Seksi Pergerakan Nasional’ terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982.

Gedung Volksraad di Pejambon, kini menjadi Gedung Pancasila. Dulu ada faksi radikal di Volksraad alias DPR era Hindia Belanda. (Dok situs Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI)

Pada tahun 1918, pemerintah Hindia-Belanda membentuk Volksraad (Dewan Rakyat), yakni semacam DPR pada zaman sekarang. Isinya adalah 39 anggota, seorang ketuanya ditunjuk oleh Ratu di Belanda sana, ketuanya adalah JC Koningsberge.

Komposisinya lebih banyak orang Belanda dan Timur Asing ketimbang orang pribumi. Orang pribumi berjumlah 15 orang yakni 10 orang dipilih dan 5 orang diangkat. Orang Belanda dan Timur Asing (Tionghoa dan Arab) berjumlah 23 orang, 9 orang dipilih dan 14 orang diangkat.

Boedi Oetomo mendapat porsi yang terbesar, yakni dengan tujuh kursi, disusul di bawahnya ada Insulinde (penerus Indische Partij beranggotakan orang-orang Indo-Eropa), Regentenbond (persatuan bupati), Perserikatan Minahasa, ISDP (Partai Sosial Demokrat Hindia, sempalan ISDV), Perserikatan Soematra, Central Sarekat Islam (CSI), Ambonsch Studiefonds, Politiek Economische Bond, CSP, dan CHH.

Muncul ketidakpuasan terhadap Volksraad. Soalnya, kewenangan Volksraad terbatas sebagai badan penasihat saja, bukan seperti DPR pada era kini yang bisa bikin undang-undang, punya kebijakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan. Di atas ketidakpuasan itu, kaum pergerakan membentuk Radicale Concentratie pada 16 November 1918. Jadi, Radicale Concentratie ini adalah faksi dalam dewan rakyat, terdiri dari banyak orang lintas partai.

Orang yang memunculkan inisiatif pembentukan faksi radikal ini adalah anggota Volksraad dari ISDP yakni Charles G Cramer, orang Belanda yang pernah menjadi guru di Semarang. Radicale Concentratie ini sering pula disebut sebagai Politieke Concentratie atau Demokratische Concentratie.

Charles G Cramer dari ISDP (Situs parlement.com)

Tujuan Radicale Concentratie ini adalah membentuk Parlemen Sementara atau Dewan Nasional yang dipilih berdasarkan suara terbanyak, mempunyai kewenangan membentuk undang-undang, dan menggelar pemilihan umum. Mereka ingin Parlemen Sementara atau Dewan Nasional tersebut disusul dengan pendirian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sesungguhnya.

Anggota Radicale Concentratie ini adalah ISDP, Central Sarekat Islam, Boedi Oetomo, Insulinde, Perserikatan Soematra, dan Pasoendan. Badan Pelaksanan Radicale Concentratie dibentuk. Cramer yang menginisiasi faksi ini tidak menjadi ketuanya, melainkan menyerahkan kepada Oemar Said (OS) Tjokroaminoto karena Tjokroaminoto punya pengaruh besar lewat Sarekat Islam (SI).

Berikut susunannya:

Ketua: OS Tjokroaminoto (Ketua Central Sarekat Islam)

Wakil Ketua: Abdul Moeis (SI), Agoes Salim (SI dan Perserikatan Soematra)

Anggota: Sastrowidjono (SI dan Boedi Oetomo), Semaoen (SI), Darnakoesoema (SI dan Insulinde), Tjipto Mangoenkoesoemo (Insulinde), dan Cramer (ISDP).

Namun perubahan-perubahan mendasar yang diidamkan faksi radikal belum juga dikabulkan pemerintah Belanda. Pada 25 November, Radicale Concentratie mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah Belanda. Mereka menuntut agar segera diadakan perubahan terhadap Volksraad maksimal sampai 1921. Jika tuntutan tidak dikabulkan belanda, semua anggota Radicale Concentratie akan mundur dari keanggotaan Volksraad.

Belanda merespons, panitia khusus dibentuk. Namun pada akhirnya, panitia khusus itu juga tak pernah mencapai kesatuan pendapat. Sebagian menghendaki Hindia-Belanda tetap sebagai jajahan Belanda, sebagian lagi yakni kaum radikal ngotot Hindia-Belanda membentuk pemerintahan sendiri dengan Volksraad yang punya kewenangan lengkap.

Foto: HOS Tjokroaminoto (Pahlawan Center/Kemsos)

Faksi radikal II

Radicale Concentratie jilid II muncul lagi tahun 1922. Latar belakangnya adalah Rancangan Undang Undang Menteri Jajahan Simon de Graaff. Isinya adalah penguatan kelembagaan pemerintahan di Hindia-Belanda. RUU itu dinilai bisa mengekang kebebasan organisasi di Hindia-Belanda. Volksraad bereaksi dengan membentuk Komite Otonomi untuk Hindia (Committe Autonomie voor Indie). Soewardi Soeryaningrat (pada era selanjutnya dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara) memprotes tindakan pemerintah yang semakin ketat sehingga mempersempit gerak banyak organisasi.

Pada Radicale Concentratie jilid II, ISDV ikut bergabung. Partai ini menjadi PKI di kemudian hari. Mereka bereaksi karena keadaan ekonomi memburuk akibat kebijakan Hindia-Belanda, berkurangnya kebebasan gerak organisasi di Hindia-Belanda, serta diterimanya RUU dari de Graaff oleh pemerintah.

14 Januari 1923, rapat umum digelar serentak di Batavia, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Mereka menghasilkan Manifest di Radicale Concentratie, isinya:

  1. Mencela tidak adanya kebebasan bergerak di Hindia-Belanda
  2. Mencela tindakan penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda, terutama di bidang pengajaran
  3. Menuntut agar Pemerintah Hindia Belanda turut mengatasi masalah pengangguran di kalangan kaum buruh
  4. Menuntut pelaksanaan Janji November (perbaikan Volksraad), dan menyatakan kecewa atas diterimanya RUU de Graaff.

Aktivitas Radicale Concentratie II ini terdengar oleh perhimpunan mahasiswa Hindia-Belanda di Negeri Belanda sana (Perhimpunan Indonesia). Mereka mendukung aktivisme Radicale Concentratie. Namun demikian, geliat Radicale Concentratie ini surut gara-gara perselisihan SI dan PKI.

Hal penting dalam aksi Radicale Concentratie adalah pemogokan buruh kereta api secara besar-besaran yang digalang oleh Semaoen, anggota SI yang kemudian menjadi tokoh PKI. Ini adalah pemogokan terbesar buruh kereta api se-Jawa kala itu, terjadi pada 8 Mei 1923.

Akibatnya, pemerintah Belanda mengeluarkan larangan berkumpul pada 12 Mei 1923. Semaoen dibuang ke Belanda, kemudian pindah ke Moskow. 41 Orang ditangkap dan dipenjara. 2000 Buruh kereta api dan trem dipecat.

“Pada hakekatnya, munculnya Radicale Concentratie dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia merupakan suatu momentum sejarah untuk peningkatan dan pemantapan daya perjuangan bangsa Indonesia yang semakin lama semakin menuju ke arah kemerdekaan penuh pada masa-masa selanjutnya,” tulis Wardiningsih Soerdjohardjo.

Pemuda Radikal mendesakkan proklamasi

Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. 14 Agustus, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, Sukarno mengetuai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Aktivis Menteng 31 yakni Chaerul Saleh, AM Hanafi, Soediro, SK Trimurti, dan Sayuti Melik menunggu di lapangan terbang Kemayoran, menghadang Sukarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat. Para pemuda ini mendesak Sukarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tak perlu menghiraukan janji Jepang.

Menindaklanjuti desakan proklamasi kemerdekaan, rapat rahasia diadakan oleh Chaerul Saleh, Soebadio, Soebianto, AM Hanafi, Aidit, Lukman, Djohar Noer, Adam Malik, Armansyah, Wikana, Yusuf Kunto, Eri Soedewo, Syarief Wahidin Nasution, Nasrun, Syarif Thayeb, Karimoedin, Darwis, dan kawan-kawan. Intinya, mereka berpikir bagaimana caranya agar kemerdekaan diproklamasikan tanggal 15 Agustus 1945 tanpa melalui PPKI bikinan Jepang itu.

Mereka itulah yang disebut sebagai pemuda radikal. Singkat cerita, para pemuda menemui golongan tua untuk mendesakkan proklamasi kemerdekaan segera. Sukarno marah, pemuda balik badan dengan kecewa. Namun para pemuda tidak lantas menyerah. Mereka menyusun siasat: menculik Sukarno-Hatta untuk dilarikan ke Rengasdengklok. Jelang subuh, 16 Agustus 1945, rencana itu dijalankan.

Kaum pemuda bahkan meyiapkan naskah proklamasi, meski Sukarno tak puas dengan hasilnya. Singkat cerita, naskah proklamasi selesai dibikin, dan proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945.

Anak Menteng 31 membentuk organisasi API (Angkatan Pemuda Indonesia) pada 1 September. Ketua API adalah Wikana dari Asrama Indonesia Merdeka, Wakil Ketuanya adalah Chaerul Saleh dari Asrama Menteng 31, Bendaharanya adalah Darwis dari Prapatan 10. Pemuda-pemuda lainnya yang mengemban kepemimpinan adalah Aidit, Pardjono, Hanafi, Kusnandar, Djohar Nur, dan Chalid Rasjidi. Organisasi ini rencananya dibentuk sebagai sayap bersenjata organisasi yang lebih besar bernama Komite van Aksi.

API mendorong orang-orang untuk mengambil alih perusahaan kereta api dan trem, radio, hingga pusat telepon. Stasiun Manggarai dan Jatinegara telah dideklarasikan sebagai milik Republik pada 3 September. Harry A Poeze dalam buku ‘Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia’ menyebut kelompok Menteng ini sebagai radikal. Mereka semua berada di balik gelaran Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945.

Sumber: Detik.com

Apa pendapatmu?