in

Jabatan Wamen Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibubarkan, Anggarannya Dialihkan ke Pendidikan

Tekape.id  – Warga Petamburan, Jakpus, Bayu Segara menggugat Wakil Menteri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai Wamen inkonstitusional dan harus dihapus.

Bayu menggugat Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi:

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu.

Salah satu alasannya juga adalah jabatan Wakil Menteri membuat APBN bengkak dan memboroskan anggaran.

“Dengan dapat ditambahkannya jumlah wakil menteri secara subjektif oleh Presiden tanpa adanya alasan urgensi yang jelas, mengakibatkan negara harus menyediakan fasilitas-fasilitas khusus dari negara yang bersumber dari APBN berupa rumah dinas, kendaraan dinas, biaya operasional, gaji, tunjangan jabatan, sekretaris, ajudan, staf pembantu, supir dan lain-lain,” kata pengacara Bayu, Viktor Santoso Tandiasa, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (27/11/2019).

Penggunaan APBN, di mana salah satu pemasukan terbesar adalah berasal dari pajak masyarakat termasuk Bayu, tentunya telah merugikan hak konstitusional Bayu. Padahal Bayu berharap agar APBN dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan Rakyat.

“Artinya jika tidak ada pengangkatan wakil menteri maka anggaran yang dihabiskan untuk memberikan gaji, rumah dinas, kendaraan dinas, biaya operasional, tunjangan jabatan, gaji staf/asisten, sekretaris, ajudan, staf pembantu, supir dan lain-lain dapat dipergunakan untuk kesehatan dan pendidikan, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan,” ujarnya

Bayu menggugat Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi:

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu.

“Menyatakan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi petitum Bayu.

12 Wamen yang dimaksud adalah:

  1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar
  2. Wakil Menteri Pertahanan: Sakti Wahyu Trenggono
  3. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid
  4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
  5. Wakil Menteri PUPR: John Wempi Wetipo
  6. Wakil Menteri LHK: Alue Dohong
  7. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
  8. Wakil Menteri Desa PDTT: Budi Arie Setiadi
  9. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Surya Tjandra
  10. Wakil Menteri BUMN 1: Budi Sadikin
  11. Wakil Menteri BUMN 2: Kartika Wirjoatmojo
  12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo

Sumber: Detik.com

Rekomendasi

Lutfi, Pemuda yang Viral Bawa Bendera saat Demo Masih Ditahan, Sang Ibunda Beri Kabar Terkini

Jokowi: Kalau Tiap Hari atau Tiap Bulan Kasih Grasi Untuk Koruptor Baru Dikomentari