in

Jokowi Usul Istilah ‘Manipulator Agama’ Untuk Mengganti Istilah Radikalisme

Presiden Joko Widodo (Sumber: Liputan6.com)

Tekape.id – Presiden Joko Widodo membuat istilah baru yakni ‘manipulator agama’ untuk oknum radikalisme. Penggantian nama ini merupakan pertanda keseriusan pemerintah dalam menumpas penyebaran gerakan radikalisme yang dianggap meresahkan masyarakat.

Presiden RI ke-7 ini menyampaikan istilah tersebut dalam rapat terbatas tentang Penyampaian Program dan Kegiatan Bidang Politik dan Hukum pada hari Kamis (31/10).

“Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme,” ungkap Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama Jokowi menambahkan bahwa istilah itu masih berupa gagasan yang belum ditindaklanjuti. “Atau mungkin enggak tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama,” paparnya.

Jokowi kemudian menyerahkan gagasan tersebut pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), yang saat ini dijabat oleh Mahfud MD. Presien yang baru saja dilantik kembali pada 20 Oktober lalu itu berharap mengganti istilah radikalisme menjadi tugas dan tanggungjawab yang serius.

Selain Menkopolhukam, turut hadir Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, enteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Sederet mentri lain seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan Trenggono, Menteri Keuangan Sri Mulyani turut hadir dalam pertemuan itu.

Turut hadir pula sejumlah pejabat lain seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Pernyataan Jokowi tentang pemberantasan radikalisme bukan kali ini saja disampaikan kepada publik. Sebelumnya, saat Kabinet Indonesia Maju 2019 dibentuk, wacana mencegah dan menanggulangi gerakan radikalisme sudah dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

Keinginan Presiden tersebut kemudian ditanggapi langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang kabarnya akan terselip di dalam soal seleksi Calon Pegawai Negri Sipil 2019 (CPNS).

Halaman 1 2

Rekomendasi