in ,

Kenaikan Iuran BPJS Resmi Berlaku 1 Januari 2020, Jokowi: Rakyat Harus Mengerti

Tekape.id – Iuran BPJS Kesehatan akhirnya resmi mengalami kenaikan 100 persen untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja dua kali lipat yang berlaku mulai 1 Januari 2020 mendatang. Dasar hukumnya, Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo.

Dengan kenaikan tersebut, mantan wali kota Solo ini pun meminta masyarakat untuk memahami. Katanya, langkah tersebut bukan untuk memberatkan masyarakat miskin.

“Rakyat harus mengerti ini. Jangan sampai urusan yang berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS, kalau tidak jelas, dibacanya menjadi kita (pemerintah) ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10).

Maka dari itu, ia berharap kerja sama dari seluruh pihak untuk mensosialisasikan kenaikan tarif iuran BPJS kesehatan tersebut dengan baik kepada masyarakat. Jokowi tidak ingin, sampai masalah kenaikan ini menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

“Kalau cara kita menerangkan tidak klir, tidak jelas masyarakat menjadi dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat. Tapi kalau cara kita menerangkan tidak hati-hati dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin padahal sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa lewat tadi subsidi yang kita berikan,” tambahnya.

Jokowi tidak ingin masyarakat salah mengartikan kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Jangan sampai misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat menjadi dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat,” ujarnya.

Jadi dia ingin menekankan bahwa kenaikan iuran ini bukan untuk masyarakat miskin. Masyarakat miskin akan tetap diberikan subsidi oleh pemerintah.

“Tapi kalau cara kita menerangkan tidak hati hati dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin. Padahal sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa lewat tadi subsidi yang kita berikan,” tambahnya.

Adapun ketentuan kenaikan BPJS Kesehatan yang tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 75 tahun 2019 ialah;

Halaman 1 2

Rekomendasi

Written by Meita Putri