Kenaikan Iuran BPJS Resmi Berlaku 1 Januari 2020, Jokowi: Rakyat Harus Mengerti

Tekape.id – Iuran BPJS Kesehatan akhirnya resmi mengalami kenaikan 100 persen untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja dua kali lipat yang berlaku mulai 1 Januari 2020 mendatang. Dasar hukumnya, Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo.

Dengan kenaikan tersebut, mantan wali kota Solo ini pun meminta masyarakat untuk memahami. Katanya, langkah tersebut bukan untuk memberatkan masyarakat miskin.

“Rakyat harus mengerti ini. Jangan sampai urusan yang berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS, kalau tidak jelas, dibacanya menjadi kita (pemerintah) ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10).

Maka dari itu, ia berharap kerja sama dari seluruh pihak untuk mensosialisasikan kenaikan tarif iuran BPJS kesehatan tersebut dengan baik kepada masyarakat. Jokowi tidak ingin, sampai masalah kenaikan ini menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

“Kalau cara kita menerangkan tidak klir, tidak jelas masyarakat menjadi dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat. Tapi kalau cara kita menerangkan tidak hati-hati dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin padahal sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa lewat tadi subsidi yang kita berikan,” tambahnya.

Jokowi tidak ingin masyarakat salah mengartikan kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Jangan sampai misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat menjadi dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat,” ujarnya.

Jadi dia ingin menekankan bahwa kenaikan iuran ini bukan untuk masyarakat miskin. Masyarakat miskin akan tetap diberikan subsidi oleh pemerintah.

“Tapi kalau cara kita menerangkan tidak hati hati dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin. Padahal sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa lewat tadi subsidi yang kita berikan,” tambahnya.

Adapun ketentuan kenaikan BPJS Kesehatan yang tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 75 tahun 2019 ialah;

1. Iuran kelas III naik menjadi Rp42 ribu

Dalam Perpres 75/2019 menetapkan penyesuaian iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional seperti yang direkomendasikan Kementerian Keuangan, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada rapat bersama Komisi IX DPR RI Agustus lalu.

Di Pasal 34 Perpres 75/2019, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

2. Kelas I melonjak hingga Rp160 ribu

Sementara, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan. Untuk iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I juga melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Besaran iuran tersebut akan berlaku pada 1 Januari 2020.

3. Iuran ASN 5 persen dari upah per bulan

Sementara besaran iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) baik ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, dan karyawan swasta yaitu 5 persen dari upah per bulan, dengan batas maksimal upah sebesar Rp12 juta. Ketentuan 5 persen tersebut yakni 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja, dan 1 persen dibayarkan oleh peserta melalui pemotongan gaji.

Untuk diketahui, ketentuan besaran iuran untuk peserta PPU ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, mulai berlaku pada 1 Oktober 2019. Sementara untuk PPU dari badan usaha swasta mulai berlaku per 1 Januari 2020.

Sumber: Teras.id

Apa pendapatmu?
You might also like
close