in

Koalisi Pemerintah Wacanakan Presiden Tiga Periode

Pendapat lain meminta masa jabatan presiden tidak diubah. Artinya, sama dengan saat ini. Cukup dua periode dengan durasi lima tahun per periode. Menurut dia, semua pandangan tersebut masih sebatas wacana. ”Kami tidak bisa melarang orang untuk berwacana,” papar mantan ketua MPR itu.

Bagaimana sikap istana? Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko meminta publik tidak terlalu reaktif dalam menanggapi usul perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Dia menyampaikan, hal itu baru sebatas usul yang wajar dalam konteks demokrasi. ”Itu kan baru wacana ya. Wacana boleh saja. Negara demokrasi semua pandangan, pendapat terwadahi ya,” ujarnya.

Dia menambahkan, wacana tersebut perlu ditinjau lebih jauh secara akademik. Dia yakin, seiring berjalannya waktu, kualitas usul tersebut akan terlihat. ”Round table discussion diperluas. Akan mengerucut apakah pandangan itu pas atau tidak dan seterusnya,” imbuhnya.

Meski demikian, istana belum menanggapi secara serius sehingga belum punya sikap apakah setuju atau tidak. ”Itu baru suara-suara dari masyarakat. Kami belum punya sikap. Namanya baru wacana,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengungkapkan, wacana amandemen UUD 1945 boleh saja disampaikan. Namun, dia menilai tidak pantas apabila wacana itu ditarik sampai menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

”Itu ide liar yang tidak senonoh disampaikan,” ujarnya kemarin. Menurut dia, wacana tersebut harus dilawan. ”Buktikan kebutuhan harus tiga (periode) itu apa?” imbuhnya.

Haris menyebutkan, wacana itu menunjukkan adanya potensi otoritarianisme dalam struktur pemerintahan dan negara. Hal itu jelas sangat berbahaya dalam konsep demokrasi. ”Menurut saya, itu pengkhianatan terhadap konsep demokrasi dan konsep konstitusi,” ungkapnya.

Apalagi jika landasan wacana tersebut muncul karena ada kelompok tertentu yang merasa nyaman dengan kepemimpinan presiden saat ini. Seharusnya, lanjut dia, para pejabat melempar wacana yang lebih penting dari sekadar menambah masa kepemimpinan seorang presiden. Yakni, kebutuhan rakyat.

“Masih banyak orang susah. Masih banyak orang butuh keadilan,” imbuhnya. Karena itu, dia menilai wacana tersebut tidak pantas dilempar kepada publik. Banyak hal yang lebih penting ketimbang berbicara urusan kekuasaan.

Sumber: Jawapos.com

Halaman 1 | 2

Rekomendasi