in

PDIP Laporkan Penyidik KPK ke Dewan Pengawas

Tekape.id – Pihak DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan sejumlah langkah terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2014 yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain menuding telah terjadi kebocoran surat penyelidikan, PDIP juga berupaya melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Sebagaiman dikutip dari Republika.co.id, Tim hukum PDIP menyambangi Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, yang merupakan gedung lama KPK, untuk menemui Dewas KPK, kemarin sore. “Mau melapor ke Dewan Pengawas,” kata anggota tim hukum PDIP I Wayan Sudirta saat tiba.

Tim hukum PDIP langsung menuju petugas resepsionis yang berjaga dan melaporkan maksud kedatangannya untuk menemui Dewas KPK. Namun, petugas resepsionis KPK menanyakan terlebih dahulu apakah sudah membuat janji untuk bertemu Dewas KPK.

“Tidak, sampaikan saja, kalau kamu tidak menyampaikan. Nanti kamu bermasalah. Sampaikan saja, kalau Dewas yang menolak. Kita catat Dewas yang menolak,” ujar Wayan Sudirta.

Kemudian, petugas resepsionis pun mencoba mengonfirmasi kepada sekretaris Dewas soal kedatangan tim hukum PDIP tersebut. “Nah, bagus, Dewas mau menerima kita apa tidak,” ucap Wayan Sudirta.

Petugas resepsionis pun mendapatkan jawaban dari sekretaris dewas KPK bahwa memang belum ada janji untuk bertemu. “Jadi, tidak mau menerima?” kata Wayan Sudirta, kemudian meninggalkan gedung KPK.

Pada Rabu (15/1) malam, DPP PDIP membentuk tim hukum untuk menghadapi kasus dugaan suap pengurusan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang menjerat kader PDIP Harun Masiku dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Pembentukan tim hukum itu diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan Yasonna Laoly yang juga merupakan menteri hukum dan HAM. Tim hukum itu dipimpin oleh I Wayan Sudirta dengan anggota salah satunya Maqdir Ismail.

Pembentukan itu disertai tudingan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum KPK terkait kasus Wahyu Setiawan. Partai berlogo banteng moncong putih itu menilai, hal tersebut pada akhirnya merugikan PDIP.

Halaman |1 | 2 | 3 | |

Rekomendasi

Menag Beri Penghargaan Usai Anies Hibah Rp400 M ke Guru Agama

Pemprov DKI Kembali Raih Penghargaan Dunia Bidang Transportasi di Washington DC