in ,

Pengacara Sukmawati: Jangan Didramatisir Seperti Kasus Ahok

Tekape.id – PA 212 mengkhawatirkan adanya gelombang massa untuk menuntut kasus Sukmawati Soekarnoputri seperti yang pernah terjadi pada Eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Pengacara Sukmawati, Petrus Selestinus, meminta PA 212 tak mendesak kinerja polisi.

“Proses hukumnya sedang jalan. Kewenangan itu kan ada di tangan lembaga peradilan, bukan 212. 212 itu bukan lembaga peradilan, bukan kekuasaan negara yang melaksanakan tugas penegakan hukum,” kata Petrus, kepada wartawan, Jumat (22/11/2019).

Petrus mengatakan, pihaknya juga memiliki kepentingan terkait pelaporan terhadap kliennya itu yakni mendorong kepolisian untuk mengungkap editing dan penyebar video pidato Sukmawati. Maka itu, dia meminta polisi untuk profesional bekerja, bukan karena tekanan massa.

“Kita juga berkepentingan bahwa polisi harus proses laporan kelompok yang menyatakan ini penistaan agama sampai bisa memastikan apakah cukup bukti atau tidak dalam hal, tidak cukup bukti kita minta hentikan proses pemeriksaan penyelidikan, atau penyidikan terhadap laporan mengenai dugaan penistaan agama. Kita juga minta polisi harus berani, ini tidak boleh bekerja di bawah tekanan massa,” tegasnya.

Dia mengatakan, jangan ada pihak-pihak yang mengancam atau mendramatisir kasus Sukmawati. Dia mengimbau untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

“Jadi jangan ngancam-ngancam lah. mereka juga harus dorong dong, jangan mereka sifatnya mengancam-ngancam atau mendramatisir bahwa ini akan seperti Ahok, beda dong. Polisi sangat siap, negara sangat siap menghadapi kemungkinan,” katanya.

Sebelumnya, PA 212 meminta kepolisian memproses hukum kasus Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden RI pertama Sukarno. Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif mengkhawatirkan apabila kasus Sukmawati tidak diproses secara hukum kemudian akan terjadi gelombang massa untuk menuntut kasus tersebut.

Slamet menegaskan, jangan sampai ada aksi menuntut Sukamawati diproses hukum seperti yang pernah terjadi terhadap Ahok.

“Kami khawatir kalau ini dibiarkan justru menjadi gelombang umat kembali. Jangan salahkan kalau kemudian kasus kemudian kasus Sukmawati menjadi kasus Ahok yang kedua. Jadi jangan salahkan umat kalau kita Ahok-kan Sukmawati, karena proses hukum tidak berjalan,” ujar Slamet di DPP FPI, Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Sumber: Detik.com

Rekomendasi