in

Perppu KPK Dipastikan Tidak Akan Diterbitkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Sumber: Suara.com)

Tekape.id – Jokowi, Presiden RI telah membuat keputusan dan memastikan untuk tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam rangka mencabut undang-undang baru Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019, meskipun penolakan terhadap undang-undang baru tersebut terjadi dimana-mana. Alasan dia tidak akan menerbitkan Perppu, karena sedang ada proses uji materi UU KPK yang sekarang ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini dia sampaikan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, hari Jumat (1/11/2019). Jokowi meminta untuk menghargai proses yang sedang berjalan tersebut. “Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus hargai proses seperti itu,”  ujarnya. Kemudian dia  melanjutkan agar masyarakat tetap tahu sopan santun dalam ketatanegaraan. “Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira, kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan,”  sambung Jokowi.

Keputusan tidak mengeluarkan Perrppu, salah satu alasannya karena Jokowi mendapat tekanan dari parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf. Jokowi sendiri sering bungkam dan menghindar apabila ditanya mengenai penerbitan Perrppu. Jawabannya selalu akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perrpu KPK, apalagi setelah demonstrasi besar mahasiswa lalu untuk menolak revisi UU KPK yang baru. Namun hari ini (1/11/2019) dia menegaskan tidak akan mengeluarkan Perrppu.

Banyak pihak menolak hasil revisi UU KPK yang baru ini, karena dirasa tidak transparan, terkesan terburu-buru tanpa mempedulikan aspirasi masyarakant. Bahkan tidak melibatkan elemen KPK sama sekali.

UU KPK yang baru dinilai sangat melemahkan kewenangan kerja lembaga KPK sebagai lembaga antirasuah ini. Ada beberapa point kontroversial, seperti kewenangan KPK agar bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun, yang dinilai banyak pihak akan berimbas dan membuat KPK kesulitan menangani kasus-kasus besar dan kompleks. Pasal lainnya yang kontrovesial adalah pembentukan dewan pengawas dan penyadapan. Jadi KPK harus meminta izin kepada dewan tersebut sebelum melakukan penyadapan. Hal ini dianggap akan mengganggu KPK dalam penyelidikan dan penyidikannya nanti.

Selain masalah masalah kewenangan KPK yang menjadi kontroversial, dengan UU KPK yang baru pegawai KPK akan berstatus ASN. Hal ini juga dianggap melemahkan independensi KPK.

Rekomendasi