in

Usai Ditunjuk Jokowi, Kepala BKKBN Usul Pendidikan Sek* Harus Masuk Kurikulum Sekolah

Tekape.id – Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk Hasto Wardoyo sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Jebolan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta ini, merupakan Bupati Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dua periode.

Posisi Hasto sebagai kepala BKKBN, mengisi jabatan yang kosong sejak awal Januari 2019. Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (kebidanan dan kandungan) ini, dinilai merupakan sosok yang cocok memimpin BKKBN.

Usai dilantik awal Juli 2019, Hasto langsung membuat sejumlah gebrakan dan terobosan. Hal pertama yang ia lakukan adalah me-rebranding BKKBN. Hal itu dilakukan, guna mendekatkan lembaga yang mengurusi soal kependudukan ini dengan milenial.

Selain itu, Hasto juga merombak struktur di BKKBN. Kebijakan itu dilakukan, agar lembaga yang ia pimpin bisa berlari kencang.

Kepada VIVAnews, Hasto mengaku tak mudah menahkodai BKKBN. Pertama, karena lembaga ini sudah nyaris dilupakan orang. Kedua, program Keluarga Berencana yang selama ini menjadi trade mark BKKBN sudah tidak populer dan dianggap usang.

Meski demikian, ia sudah menyiapkan sejumlah program dan terobosan untuk mengembalikan pamor BKKBN ,agar kembali bisa masuk gelanggang. Apa saja yang akan ia lakukan? Demikian petikan wawancara yang dilakukan di kantor BKKBN, Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.

Apa yang membuat Anda bersedia mundur dari posisi bupati dan mau menjadi kepala BKKBN?

Saya menjalani hidup sebagai pembelajar, di samping sebagai pelayan. Karena, basic saya dokter. Saya memang menghayati hidup sebagai pelayan, sehingga menjadi bupati itu menjadi pelayan di tingkat yang lebih luas. Tapi di samping itu, saya menghayati hidup sebagai pembelajar. Sehingga, ketika saya menjadi bupati itu saya anggap sekolah. Sekolah politik, sekolah sosial, sekolah pemasyarakatan, sekolah berbagai macam permasalahan hukum dan sebagainya.

Ketika diminta memimpin BKKBN, saya anggap punya sekolah baru, media baru, namanya sistem pembelajar baru. Dulu, ada sistem pembelajar di lingkungan pemerintah daerah. Sekarang ada sistem pembelajaran yang di kelembagaan, yang sifatnya nasional. Dulu sifatnya regional, sekarang sifatnya nasional. Saya diberikan mata pelajaran tentang Aceh sampai Papua, dengan berbagai macam problematikanya, yang mungkin ibarat buku, saya belum membacanya.

Saya membaca tentang kependudukan, tentang bonus demografi, tentang bagaimana pertumbuhan penduduk, tentang pembangunan keluarga, bagaimana menciptakan keluarga bahagia, family welfare, family happiness, tidak sekedar juga kontrasepsi. Saya harus belajar buku baru.

Halaman 1 2 3

Rekomendasi

Written by Devina Putri